• Stay Connected
  • /

Sebarkan jika bermanfaat:


Tahun Ini PNS Pemda Dapat Remunerasi

image Suaranews–Tunjangan remunerasi sampai sekarang masih dinikmati lembaga pemerintah pusat. Tahun ini, tunjangan yang bisa melipatgandakan pendapatan tersebut bakal dirasakan PNS pemerintah daerah. Baik Provinsi, Kabupaten, Maupun kota.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) Tasdik Kinanto menjelaskan, kajian terhadap kebijakan remunerasi itu saat ini terus dibahas. Dia menyatakan, kajian diprediksi rampung Juni mendatang, ”Seterlah itu baru bisa dijalankan,” katanya kemarin (12/3)

Dia menjelaskan, kebijakan pemberian tunjangan remunerasi bagi pemerintah daerah yang menjalankan reformasi birokrasi ersebut tidak bisa dijalankan serentak di 33 provinsi yang meliputi 399 kabupaten dan 98 kota. Penyebabnya, keuangan negara tahun ini tidak cukup untuk menalangi tunjangan remunerasi.

Sebagai solusi, Kemen PAN dan RB menetapkan sistem pilot project. Sistem itu digunakan untuk uji coba penerapan tunjangan remunerasi bagi pegawai pemerintah daerah. Dari penetapan sistem tersebut, Tasdik menjelaskan, mulai saat ini seluruh pemerintah daerah berlomba menerapkan sistem reformasi birokrasi.

Menurut dia, penentuan pemerintah daerah yang bisa mendapatkan tunjangan remunerasi dilakukan secara terbuka. Maksudnya, kata dia, Kemen PAN dan RB serta jajaran terkait lainnya murni menetapkan daerah penerima tunjangan remunerasi berdasar kinerja. ”Tidak ada aspek politik dan apapun. Semua murni kinerja,” tegasnya.

Karena itu, Tasdik menuturkan, daerah mulai saat ini harus menyempurnakan aspek aparatur dan birokrasi lainnya. Misalnya, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) aparatur, akuntabilitas, budaya kerja, dan pelayanan publik.

Di antara sekian banyak aspek pembenahan tersebut, kata Tasdik, pelayanan publik merupakan entry point percepatan pemberdayaan aparatur negara. Percepatan pemberdayaan aparatur untuk peningkatann pelayanan publik itu menjadi kunci sebuah daerah bisa menerima tunjangan remunerasi.

Lantas, berapa daerah yang akan dijadikan pilot project tersebut? Tasdik menyatakan, pihaknya belum bisa menetapkan. Tapi, karena masih menggunakan sistem pilot project, jumlahnya tidak banyak. Bisa jadi hanya diterapkan di satu provinsi, kabupaten, dan kota dulu. ”Tentu, penetapannya nanti sekalian besaran tunjangan kinerja (remunerasi, red),” katanya.

Selain terus mematangkan program remunerasi PNS pemerintah daerah, Kemen PAN dan RB juga sedang mengkaji penetapan anggota DPRD menjadi pejabat negara. Meski mendapat perhatian, usul itu dinilai kental nuansa politis.

Usul itu bisa jadi ditolak karena dinilai bisa semakin membebani keuangan negara. Selama ini, anggaran negara untuk gaji anggota DPRD sudah relatif besar. Jika status anggota DPRD berubah menjadi pejabat negara, anggaran gaji bagi mereka bisa melambung. “Kami tetap menghargai keinginan anggota DPRD tersebut untuk menjadi pejabat negara,” tegas Tasdik.

Dia menambahkan, posisi DPRD dan pemerintah daerah saat ini sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dinilai sudah tepat. (wan/c5/agm/Suaranews)




Artikel Dan Berita Lainnya:



"Tahun Ini PNS Pemda Dapat Remunerasi"

Twit This!
Tahun Ini PNS Pemda Dapat Remunerasi Tahun Ini PNS Pemda Dapat Remunerasi dengan url http://www.suaranews.com/2011/03/tahun-ini-pns-pemda-dapat-remunerasi.html, Anda diperkenankan untuk menyebarkan jika Tahun Ini PNS Pemda Dapat Remunerasi ini bermanfaat bagi semua teman-teman, jangan lupa untuk meletakkan link Tahun Ini PNS Pemda Dapat Remunerasi sebagai sumbernya.

Posted by: Suaranews Admin on 18.10. Filed under , , . Anda Bisa mengikuti berita melalui feed ataupun berkomentar dengan cepat RSS 2.0

7 komentar:

  1. Untuk Pemerintah Kabupaten Klaten remonerasinya kapan Pak, terimakasih sebelumnya.

    BalasHapus
  2. Mestinya semua PNS serentak diberikan tunjangan remunerasi. Konsekuensi tunjangan yang berbasis kenerja tersebut juga di atur bersamaan. Bagaimanapun PNS semua punya beban kerja yang relatif sama. Kebijakan remunerasi yang tidak serentak seperti saat ini merupakan ketidakadilan.

    BalasHapus
  3. Remunerasi itu kan tunjangan berbasis kinerja. Semua PNS baik pusat maupun daerah itu ya BEKERJA. Artinya beban kerja selalu ada untuk semua PNS. Mestinya Remunerasi ya diterapkan secara serentak. Tidak bertahap seperti saat ini. Enak yang dapat duluan dong..... Apa yang paling berat kerjanya cuma Kemenkeu saja, sehingga pegawainya dah paling dulu terima remun. Mohon kebijakan yang ADIL...

    BalasHapus
  4. Banyuwangi, terutama di dinas kesehatan kapan remunerasinya pak?

    BalasHapus
  5. kenapa mesti di beda bedakan pemda pemkot kerjanya juga berat, diskriminasi seperti ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan bawah

    BalasHapus
  6. YA, HAL YANG INKOSISTEN DARI PEMERINTAH PUSAT, PADAHAL DALAM UU ASN SUDAH TIDAK ADA PEGAWAI PUSAT DAN DAERAH, SEJAK DICABUTNYA BAB YANG MENGATUR TENTANG PEBGAWAI DAERAH PADA UU 32,.......

    BalasHapus
  7. Jangan mimpi yang muluk2 dulu , sudah menjadi budaya kita, kalau yang pahit maka " kamu coba dulu" tapi kalau yang manis " saya coba dulu". Jadi kesimpulannya PNS daerah sabar dan tawakal.

    BalasHapus

BERITA TOP

selintas