Share
Setelah Membantah, Akhirnya Kapolri Ngaku Kalau Dapat Duit Dari PT Freeport
Suaranews - Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengaku adanya dana asal Freeport buat personel Polri di Papua. Berdasarkan Kapolri, dana tersebut sebagaimana uang saku.
"Bila seumpamanya terdapat bantuan asal salah satu yang kita lakukan kegiatan pengamanan tentunya itu merupakan bagian dari semacam uang saku," kata Kapolri.
Kapolri menyampaikan hal tersebut usai upacara penutupan latihan penanggulangan teror TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (28/10/2011).
Tetapi Kapolri tak mengatakan jumlah uang asal perusahaan tambang dari Amerika Serikat tersebut. Tetapi, sebelumnya disebut-sebut dana tersebut sampai US$ 14 juta per tahun.
Secara Kapolri, uang asal PT Freeport tersebut dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Pemerintah melewati dana asal APBN juga telah menggelontorkan dana buat personel kepolisian.
"Karena itu kan namanya di Papua. Dalam artian kita tak dapat menerapkan standar uang saku di Papua maupun di tempat lainnya yang sama. Sebab di sana kesulitannya lain," jelas Kapolri.
Kapolri tidak mempermasalahkan dana dari PT Freeport untuk personel kepolisian. Dana itu juga dalam rangka menunjang keamanan di Papua.
"Kalau misalnya ada dana seperti itu dari instansi atau perusahaan di situ yang membantu uang pengamanan, ya tentu yang penting akuntabilitasnya. Itu diterima langsung oleh satuan yang ada di sana," demikian Kapolri.
Sebelumnya KontraS menyatakan sebanyak 635 orang aparat TNI-Polri ditugaskan untuk pengamanan obyek vital PT Freeport Indonesia. Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011 yang diperoleh KontraS mereka terdiri dari 50 anggota Polda Papua, 69 anggota Polres Mimika, 35 anggoyta Brimob Den A Jayapura, 141 anggota Brimob Den B Timika, 180 anggota Brimob Mabes Polri dan 160 anggota TNI.
Personel ini diganti setiap bulan sekali. Satgas pengamanan ini diberikan imbalan Rp 1,25 juta per orang yang diberikan langsung oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.
Tudingan senada juga disampaikan politikus PKB Lily Wahid yang duduk di Komisi I DPR. Dia menuding TNI/Polri menerima setoran hingga US$ 14 juta.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono tidak mengetahui adanya dana dari Freeport untuk personel TNI di Papua. Namun Agus menyebutkan, jika dana itu resmi, pihaknya akan memahaminya. (nik/asy/suaranews)
Jika anda menyukai berita "Setelah Membantah, Akhirnya Kapolri Ngaku Kalau Dapat Duit Dari PT Freeport" silahkan dikirimkan kepada teman-teman anda melalui beberapa situs jejaring dibawah ini
