Latest News
27 February 2012

Kontroversi Legalitas Organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir

ikhwanul muslimin Sebagaimana kita mengetahui bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi terlarang di Mesir sebelum revolusi 25 Januari. Sekarang ini terdapat perdebatan sengit di Mesir mengenai persamaan kelompok Islam berserta asosiasi lain dalam legalitas hukum Mesir yang jelas.

Permohonan ini diajukan pada parlemen, yang saat ini kita mengetahui bahwa Ikhwanul Muslimin menjadi mayoritas didalam parlemen.

Sanaa Saeid mengatakan bahwa Mesir harus menerapkan UU 84 tahun 2002 tentang pengaturan kegiatan LSM. Tokoh Liberal Mesir ini menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin melanggar hukum dan harus dihukum.

"Ikhwanul Muslimin telah melanggar hukum, LSM wajib beroperasi dan ada aturan yang jelas, jika tidak maka harus dikenakan sanksi." ucap Sanaa, seorang anggota Partai Liberal yang berhaluat Demokrat Sosial Mesir, diantara sebuah wawancara di telepon.

Sanaa menganggap Ikhwanul Muslimin sudah sejak lama tidak beroperasi dan dianggap tidak ada karena tidak pernah ada kiprahnya dalam pembangunan Mesir karena sudah dibubarkan sejak lama.

Namun Ali Abdel Fattah seorang anggota Ikhwanul Muslimin berpendapat bahwa keputusan pembubaran Ikhwanul Muslimin itu dikeluarkan oleh mantan Presiden Gamal Abdel Nasser, adalah pembubaran kepada semua pihak LSM tidak hanya Ikhwanul Muslimin.
"Siapapun yang memiliki dokumen yang bisa membuktikan sebaliknya, silahkan untuk hadir di pengadilan dan akan diselidiki."

Hal ini sesuai dengan keputusan pembubaran berbagai organisasi dan kelompok pada tahun 1954.

"Pada tahun 1992, terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara yang saat itu berkuasa dalam memutuskan untuk membubarkan lantaran kekosongan anggota Ikhwanul Muslimin, tetapi tidak ada dokumen apapun yang bisa membuktikan Ikhwanul Muslimin telah bubar, karena tidak mempunyai anggota" ucapnya tegas.

Abdel Fattah menyatakan bahwa jika memang Ikhwanul Muslimin itu dibubarkan, maka selayaknya seluruh organisasi yang ada di Mesir juga dibubarkan. Karena itu merupakan kenyataan yang terjadi pada saat pemerintahan mantan presiden Gamal Abdel Nasser.

Klaim tentang Ikhwanul Muslimin menerima dana ilegal dibantah dengan tegas oleh Abdel Fattah, bahkan mempersilahkan jika memang ingin menyelidiki aliran dana Ikhwanul Muslimin.

"Ikhwanul Muslimin menerima donasi dari semua anggota mereka sendiri, dan sumbangann donasi ini sangat dipantau ketat oleh dewan syari'ah Ikhwanul Muslimin," ungkap Abdel Fattah.

Abdel Fattah sangat terkejut dengan kampanye hitam yang mengatakan Ikhwanul Muslimin melakukan penganiayaan terhadap beberapa LSM lantaran mereka menuduh dana Ikhwanul Muslimin ilegal.

"Ini adalah hal yang aneh, bahwa Ikhwanul Muslimin dikampanyekan negatif dan dituntut untuk pembubarannya. Sedangkan berbagai organisasi gereja dan organisasi berhaluan kiri banyak berada pada posisi yang setara dalam organisasi. Apakah ada misi khusus untuk mendiskriditkan Ikhwanul Muslimin guna menjadi musuh bersama mereka?" ucap Abdel Fattah.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Kontroversi Legalitas Organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir Rating: 5 Reviewed By: Suara Berita